Prianto Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Tali Asih PT NPR Rp1,45 Miliar ke Polres Barito Utara

      Barito Utara, 6 November 2026 - Prianto bin Samsuri melaporkan dugaan penipuan, penggelapan, dan pengalihan hak kelola lahan terkait dana tali asih PT NPR senilai Rp1.457.512.500 kepada Kapolres Barito Utara. Laporan tersebut berkaitan dengan lahan di Desa Karendan, Kecamatan Lahei, dengan luasan yang disebut mencakup 140 hektare, 190 hektare, hingga 388,67 hektare.Berdasarkan salinan laporan yang diterima redaksi, Prianto menyebut persoalan bermula pada 10 Februari 2020 di kawasan Kilometer 90 Jalan PT WIKI. Ia menduga Tawani Napiah mengalihkan hak kelola lahan seluas 126 hektare beserta sebuah pondok berukuran 40 × 40 meter kepada pihak lain. Lahan itu kemudian disebut kembali dialihkan kepada PT NPR.Dalam laporannya, Prianto juga menyebut keterlibatan sejumlah pihak, yakni Ricy selaku Kepala Desa Karendan, Mukti Ali selaku Kepala Desa Muara Pari, serta Arif Subhan yang disebut sebagai kuasa PT NPR. Redaksi belum memperoleh tanggapan mereka atas tuduhan tersebut.Prianto mempersoalkan kesepakatan pembagian dana yang disebut terdiri atas 40 persen untuk Desa Muara Pari, 40 persen untuk Desa Karendan, dan 20 persen untuk investasi. Menurut dia, pembagian itu dilakukan tanpa pengukuran resmi, musyawarah yang sah, serta pelibatan pihak yang mengklaim memiliki hak kelola atas lahan.Ia mengaku telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun untuk ladang, kebun karet, dan tanaman buah. Prianto menyatakan lahan itu tercatat di Pemerintah Desa Karendan, telah dibayar pajaknya, dan pernah diverifikasi oleh tim gabungan yang melibatkan unsur kecamatan, kepolisian, TNI, kepala adat, serta masyarakat.Prianto turut merujuk Surat Putusan Kepala Desa Karendan Nomor 890/01/PEM/DKVII/2020. Menurut keterangannya, surat tersebut menyatakan lahan bukan merupakan hak tunggal Tawani Napiah, melainkan hak bersama masyarakat dengan hak kelola masing-masing.Ia juga menduga nama 33 warga Desa Karendan dicantumkan untuk mendukung proses penyaluran dana tali asih PT WIKI dan PT NPR. Prianto mempertanyakan keaslian dokumen silsilah yang disebut bertahun 1982 dan menduga dokumen tersebut baru dibuat pada 2013. Sementara itu, menurut Prianto, sebagian lahan masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 5682K/PDT/2026.Melalui laporannya, Prianto meminta kepolisian menyelidiki pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan serta penerima dana tali asih yang menurutnya tidak berhak. Ia juga meminta PT NPR menunda penyaluran dana hingga verifikasi lapangan dilakukan secara terbuka dan resmi.Laporan tersebut, menurut Prianto, ditembuskan kepada sejumlah lembaga, antara lain Kapolri, Kapolda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta PT NPR.Redaksi menegaskan, informasi mengenai dugaan tindak pidana dalam berita ini bersumber dari salinan laporan dan keterangan Prianto. Tuduhan tersebut belum terbukti di pengadilan. Redaksi membuka ruang bagi Tawani Napiah, Ricy, Mukti Ali, Arif Subhan, PT NPR, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.

Tim Red/ Melicha S.