LPKP Kalteng Desak Konflik Lahan Muara Pari Diselesaikan Berdasarkan Pengukuran Faktual

.  Barito Utara - Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyelesaikan konflik lahan antara warga Desa Muara Pari dan PT NPR berdasarkan hasil pengukuran faktual di lapangan.Ketua DPP LPKP Kalteng, Jhon Kennedy, menilai verifikasi dan validasi langsung terhadap objek lahan menjadi langkah penting untuk memastikan keputusan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) tidak keliru serta mampu memberikan keadilan bagi warga yang berhak menerima dana tali asih dari perusahaan.Pernyataan itu disampaikan Jhon dalam konferensi pers di Cafe Resto Jakarta, Jalan Taman Remaja, Gang Kalemo, sebagai tindak lanjut atas aksi damai warga di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Kamis (5/11/2026).Menurut Jhon, Pemkab Barito Utara perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengecekan, validasi, dan verifikasi langsung terhadap lahan yang disengketakan.“Pada waktu itu kami meminta Pemkab menurunkan BPN Barito Utara untuk melakukan pengecekan, validasi, serta verifikasi agar penyelesaian nanti tidak menyimpang. Minimal dilakukan terhadap lahan yang benar-benar dikelola masyarakat,” kata Jhon.Ia menegaskan, LPKP tidak akan menerima kesimpulan Tim Terpadu PKS apabila keputusan tersebut tidak berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan.Jhon menyebut penentuan penerima dana tali asih tidak boleh hanya mengandalkan pembahasan administratif atau kesepakatan dalam rapat. Menurutnya, harus ada pembuktian mengenai penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk legalitas yang telah disampaikan kepada tim verifikasi desa sesuai permintaan perusahaan.“Keadilan dalam pemberian tali asih hanya bisa diwujudkan melalui pengukuran faktual. Harus dibuktikan dengan bukti pengelolaan dan legalitas yang sudah masuk ke tim verifikasi desa,” tegasnya.Soroti Sikap PT NPRSelain mendesak pengukuran lahan, Jhon juga menyoroti sikap PT NPR yang dinilainya belum menunjukkan profesionalisme dalam menangani persoalan tersebut.Ia meminta perusahaan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperbesar konflik di tengah masyarakat. Dana tali asih, kata Jhon, harus diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki legalitas dan bukti pengelolaan lahan.“Jangan sampai terkesan PT NPR membangun konflik antarmasyarakat. Berikan dana tali asih kepada pihak yang benar-benar berhak, memiliki legalitas, bukti pengelolaan, dan berdasarkan pengukuran faktual,” ujarnya.Jhon juga mempertanyakan sikap perusahaan yang dinilai belum menjalankan arahan dalam surat Bupati Barito Utara Nomor 500/118/Eksda tertanggal 14 September 2026.Ia meminta seluruh pihak menghormati arahan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.“Kami akan terus melawan melalui jalur hukum maupun aksi, baik di daerah maupun di Jakarta. Bupati sudah memberikan solusi yang baik. Laksanakan saja, maka masalah ini bisa selesai,” tandasnya.Menurut Jhon, konflik lahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pertemuan dan pembahasan administratif.“Permasalahan konflik lahan tidak bisa selesai hanya di atas meja,” tambahnya.Pemkab Jadwalkan Rapat Tim PKSPemerintah Kabupaten Barito Utara telah menjadwalkan rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai tindak lanjut aksi penyampaian aspirasi warga pada Kamis (5/11/2026).Agenda tersebut tercantum dalam surat undangan Bupati Barito Utara Nomor 200.1.3.4/432/Bakesbangpol/XI/2026 tertanggal 6 November 2026.Rapat dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026) pukul 13.30 WIB hingga selesai di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.Pertemuan itu akan membahas langkah penanganan konflik sosial serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan di Desa Muara Pari.Warga Minta Tim Turun ke LapanganPenerima kuasa warga Desa Muara Pari, Yudan Baya, mengapresiasi respons Pemkab Barito Utara dan Tim PKS yang telah menindaklanjuti persoalan tersebut melalui agenda rapat.Namun, ia berharap penyelesaian tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Tim PKS diharapkan turun langsung untuk memeriksa dan mengukur lahan yang menjadi objek konflik.“Upaya Pemda dan PKS sangat kami apresiasi. Namun, kami berharap Tim PKS berkenan melakukan pengukuran ke lahan. Siapa pun yang menerima tali asih, sepanjang berdasarkan pengukuran faktual, kami akan terima,” kata Yudan.Pengukuran langsung, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan bukti pengelolaan lahan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan penerima dana tali asih.Penyelesaian konflik lahan tersebut kini menunggu langkah Tim Terpadu PKS Kabupaten Barito Utara. Masyarakat berharap keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Red