Bupati Barito Utara Minta Penyaluran Tali Asih PT NPR Diverifikasi Menyeluruh

.     Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta proses pemberian dana tali asih PT Nusa Persada Resources (NPR) kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, diverifikasi secara menyeluruh. Ia menegaskan, dana tersebut perlu dipastikan diterima oleh pihak yang berhak.Pernyataan itu disampaikan saat Bupati memimpin rapat koordinasi bersama PT NPR dan sejumlah pihak terkait di ruang rapat Sekretariat Daerah Barito Utara, 

Pada Senin (9/11/2026). Rapat tersebut menindaklanjuti aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026 terkait pemberian tali asih atas lahan seluas 388 hektare.Bupati meminta pemerintah dan pihak terkait menginventarisasi lahan serta mendata pihak-pihak yang telah menerima dana. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses penyaluran berlangsung transparan dan tidak memicu persoalan baru.Ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, selain kelengkapan administrasi. Karena itu, komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat diminta dilakukan secara terbuka melalui dialog dan musyawarah, dengan tetap menghormati hak warga.Bupati meminta PT NPR meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam tahapan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Ia menyatakan pemerintah daerah mendukung investasi di wilayahnya, sekaligus meminta agar tindak lanjut persoalan ditetapkan secara jelas dan terukur.Rapat turut membahas pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bupati juga mengingatkan agar proses penyelesaian tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.Rapat dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie, Sekretaris Daerah Muhlis, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, unsur TNI-Polri, Kesbangpol, Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, perwakilan PT NPR, kepala desa, serta pihak terkait lainnya.Pemkab Barito Utara berharap persoalan pemberian tali asih dapat ditindaklanjuti secara transparan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Tim Red