"Penerapan BLUD bukan hanya soal pengelolaan dana, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Pariadi di Muara Teweh, Jumat.
Menurutnya, melalui pengelolaan BLUD yang transparan dan fleksibel, puskesmas dapat lebih mudah menggali potensi yang ada untuk mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.
Dengan pengelolaan BLUD, katanya, diharapkan puskesmas bisa lebih fleksibel dalam penggunaan sumber daya, serta mampu menggali potensi yang dimiliki untuk mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan.
"Pengelolaan keuangan yang transparan akan berdampak pada kualitas layanan yang lebih baik," kata Pariadi.
Pariadi juga mengingatkan sektor kesehatan sangat vital, terutama dalam periode pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang.
"Jangan terlibat dalam politik praktis, tetap profesional dan netral," tegasnya.
Dia mengharapkan para peserta workshop atau lokakarya dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan untuk mempersiapkan diri menyambut terbitnya peraturan bupati (Perbup).
"Setelah perbup diterbitkan, para peserta workshop dapat segera menerapkan tata kelola BLUD dengan baik di unit kerja masing-masing, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Barito Utara," kata Pariadi.
Ketua Panitia Kegiatan Askiah mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang sistem BLUD, meningkatkan kapasitas pengelola keuangan, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan publik.
"Metode pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan penyusunan rencana tindak lanjut oleh peserta," katanya.
Kegiatan ini diikuti oleh 72 peserta, terdiri dari para kepala puskesmas, pengelola keuangan, dan tenaga teknis dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Narasumber berasal dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), pejabat keuangan daerah, hingga perwakilan dari RSUD.
"Workshop ini bertujuan untuk membekali para pengelola BLUD di daerah ini khususnya di puskesmas agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan," ujar Askiah.
Workshop ini juga menjadi momen penting untuk konsolidasi kesiapan puskesmas dalam menerapkan BLUD. Saat ini, 17 Puskesmas dan satu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Barito Utara sudah ditunjuk untuk menjadi BLUD, namun sebagian besar masih menunggu terbitnya perbup yang menjadi dasar operasional penuh.
