Pimpinan dan Anggota DPRD Barito Utara Ikuti Rakorwil ADKASI se-Kalimantan di Banjarmasin
Banjarmasin — Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Kalimantan di Hotel TreePark, Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).Rakorwil mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Kalimantan untuk menyamakan pandangan serta menyampaikan aspirasi daerah terhadap rencana revisi UU tersebut.Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mampu menjawab dinamika pembangunan di daerah.Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan otonomi daerah (UU No.22/1999, UU No.32/2004, hingga UU No.23/2014) terjadi pergeseran kewenangan dari kabupaten ke pusat pada sektor strategis seperti pertambangan, kelautan, dan perkebunan. Kondisi ini berdampak pada kemampuan fiskal banyak kabupaten dalam membiayai pembangunan daerah.Siswanto menambahkan dari 420 kabupaten di Indonesia, hanya sebagian kecil yang memiliki kapas fiskal kuat. Oleh karena itu ADKASI menilai revisi UU No.23/2014 perlu dilakukan untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kedudukan dan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.Partisipasi pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara diharapkan menambah wawasan dan memperkuat peran DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi antar-DPRD kabupaten se-Kalimantan dalam menyuarakan aspirasi daerah sebagai masukan penyempurnaan kebijakan nasional.
Tim Red/Setwan Barut
